Gara-gara (Teman) Ahok

Akhir-akhir ini Teman Ahok mencuri semua laman media online karena kejadian yang bertubi-tubi menimpa mereka. Mulai dari interogasi dua pendiri Teman Ahok di Singapura karena dicurigai akan melakukan aktivitas politik sampai tudingan fitnah soal jilbab yang ditujukan pada Amalia Ayuningtyas. Di sisi lain, Ahok dalam bebewrworapa kesempatan terlihat “bimbang” untuk meneruskan maju di jalur independen dan masih membuka kemungkinan untuk berduet dengan wakilnya saat ini. Nah, di waktu yang sama, tiba-tiba muncul spanduk dukungan terhadap Ahok dan Djarot yang kayanya berhasil mengalihkan perhatian semua orang terhadap majunya Ahok di jalur independen. Kebetulankah?

Saya kira dalam politik kok tidak ada yang kebetulan. Ini semua tampaknya memang sudah didesain sedemikian rupa demi meruntuhkan hegemoni dan kepopuleran Teman Ahok yang makin lama makin berkibar. Dulu siapa yang menyangka kalau mereka akan berhasil mengumpulkan ulang KTP dukungan hanya dalam waktu 3 bulan saja. Mereka hampir berhasil mencapai syarat minimal yang diajukan oleh Ahok untuk mau diajukan sebagai calon independen. Kalau mereka berhasil, saya yakin sih bakal tembus 1 juta, maka mau tidak mau, suka tidak suka, Ahok akan maju melalui jalur independen.

Dulu, saya memperhitungkan Ahok akan maju bersama Jokowi di Pemilu Presiden 2019. Saya cukup yakin karena saat ini belum ada lagi figur yang sekuat mereka berdua di Indonesia. Mereka memenuhi semua syarat terkait kompetensi dan integritas untuk bisa memimpin negara ini. PDIP sebagai partai pemenang pemilu tentu cukup pintar untuk mengendus potensi kemenangan telak dari pasangan ini.

Permasalahan menjadi rumit karena munculnya Teman Ahok. Pada awalnya, Teman Ahok digagas karena kekhawatiran kalau Ahok tidak akan dimajukan lagi sebagai calon gubernur oleh partai, mengingat dia tidak bernaung di partai apapun. Menurut saya, kekhawatiran ini bisa jadi agak berlebihan, kedekatan Ahok dengan Jokowi dan Megawati tentu lebih dari cukup untuk mengusung dia lewat jalur PDIP. Tidak mungkin PDIP mau melepaskan begitu saja kesempatan untuk menyokong Ahok-Djarot, yang (sepertinya) sudah hampir pasti menang kalau mereka berdua dipasangkan kembali. PDIP tentu tidak akan menyia-nyiakan kesempatan untuk bersolek dan tampil baik di Pilkada 2017 demi kesuksesan yang lebih besar di Pemilu 2019.

Majunya Ahok melalui jalur independen membuat kalkulasi politik menjadi rumit. Skenario awal yang terpikirkan adalah bila Ahok berduet kembali dengan Djarot di Pilkada 2017, maka pada saat Ahok dimajukan sebagai calon wakil presiden di pemilu 2019, Djarot secara otomatis akan dilantik sebagai gubernur. Tetapi bila Ahok maju lewat jalur independen, tentu Heru Budi yang akan menduduki kursi Gubernur bila Ahok menjadi wakil presiden. Sebuah situasi yang tentunya tidak diinginkan oleh PDIP sebagai partai dengan suara terbanyak di DKI. Mereka tentu ingin memastikan bahwa mereka mendapatkan posisi paling penting dalam kancah perpolitikan di Indonesia, Presiden dan Gubernur DKI. Dengan Risma menjadi walikota yang cukup berprestasi di Surabaya, tentu kondisi ini akan semakin menaikkan pamor PDIP sebagai sebuah partai besar.

Saya rasa ini adalah pertaruhan yang cukup krusial bagi PDIP. Sebagai partai dengan sejarah politik yang panjang, ada ego yang harus selalu disalurkan dalam bentuk jabatan-jabatan politik. Mereka tentu tidak mau dikangkangi oleh Teman Ahok yang bagi mereka (mungkin) hanya berisi bocah-bocah ingusan yang masih hijau di dunia politik. Berbagai isu pun dilemparkan demi gagalnya Ahok untuk maju lewat jalur independen. RUU Pilkada dengan verifikasi faktualnya yang cukup aneh adalah salah satu cara yang dilakukan. Targetnya sih bukan menjegal Ahok untuk kembali jadi gubernur DKI, tapi HANYA menggagalkan Ahok untuk maju lewat jalur independen. Keberlangsungan kursi gubernur DKI yang menjadi taruhannya.

Bagaimana bila Ahok akhirnya maju lewat independen? Apa yang akan terjadi di masa depan?

Lagi-lagi ini tergantung dengan kerendahan hati PDIP. Saya membayangkan bila PDIP ngotot untuk memajukan calonnya sendiri bersama dengan koalisi partai-partai lainnya, maka bukan tidak mungkin mereka akan kalah oleh kepopuleran Ahok. Mengingat saat ini belum ada figur yang menjadi penantang serius bagi Ahok. Bila PDIP kalah,  kondisi ini tentu akan berdampak pada peluang Ahok untuk maju sebagai calon wakil presiden di tahun 2019. Sebuah skenario yang akan menipiskan peluang PDIP dan Jokowi untuk bisa melenggang secara mulus di periode kedua.

Saat ini, sebaiknya PDIP legowo untuk merelakan Ahok dan mendukung dia maju lewat jalur independen atau malah sekalian mengambil posisi netral dengan tidak mengajukan calon. Kalau memilih mendukung Ahok, maka popularitas mereka sebagai partai pun akan kembali terangkat. Kondisi yang sudah dimanfaatkan oleh Nasdem dan Hanura dengan sangat baik. Mereka dipastikan akan mendapatkan lebih banyak suara di pemilu tahun 2019 karena masyarakat tampaknya sudah muak dengan partai-partai lainnya seperti Golkar, Demokrat ataupun Gerindra dengan Fadli Zon-nya. Tapi, tentu saja, pilihan ini bukanlah pilihan yang mudah. Ego mereka sebagai partai dengan suara terbanyak di DKI pun akan tercabik-cabik bila menyerah untuk mendukung Ahok lewat jalur independen.

Menurut saya, pilihan untuk woles dan melepaskan kursi gubernur DKI adalah pilihan yang paling menguntungkan untuk PDIP. Sangat tidak mungkin Ahok menarik kembali ucapannya dan memilih untuk bergabung bersama PDIP. Risiko dan gejolak politiknya jauh lebih besar karena akan ada banyak anak-anak muda yang dikecewakan oleh keputusan ini.  PDIP seharusnya mau mengalah untuk sukses yang lebih gemilang di masa depan. Lagipula, secara kalkulasi, tidak ada gunanya melawan Ahok pada saat ini, elektabiltasnya sudah terlalu jauh mengungguli calon-calon lain dan hampir mustahil untuk dikejar, kecuali ada force majore yang secara sengaja dikondisikan.

Pilihannya sekarang hanya tinggal dua: mendukung Ahok maju lewat jalur independen (atau netral), kehilangan kursi Gubernur, tapi menang telak di Pemilu partai dan pemilu presiden 2019 atau melawan Ahok di pilkada 2017 dan kehilangan semuanya.

Mungkin, PDIP dan Ibu Megawati harus kembali mengingat petuah lama bahwa “Bila kita terlalu serakah, malah (akhirnya) bisa-bisa nggak mendapat apa-apa”

Menarik ^^Y